Kolaborasi Gubernur Mirza, Sekdaprov Marindo, dan Kepala Bappeda Dorong Ketahanan Pangan Lampung

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang didukung Sekdaprov Marindo Kurniawan, transformasi sektor pertanian diarahkan secara terstruktur dari hulu ke hilir. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Upaya memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Lampung menunjukkan hasil signifikan melalui integrasi fasilitas Pupuk Organik Cair (POC) dan mesin pengering gabah (bed dryer) yang mulai diterapkan sejak 2025. Program ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menyasar efisiensi hingga ke tahap pascapanen.

Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama, menilai capaian ini merupakan hasil dari tata kelola birokrasi yang berjalan efektif dan terkoordinasi. Menurutnya, kebijakan yang diambil bukan sekadar rutinitas bantuan teknis, melainkan implementasi visi daerah yang diterjemahkan secara sistematis.

“Ini bukan lagi sekadar program biasa. Kita melihat bagaimana visi kepala daerah dieksekusi secara terukur dari perencanaan hingga implementasi,” ungkap Mahendra di Bandar Lampung, Sabtu (4/4/2026).

Ia menjelaskan, alur kebijakan dimulai dari arahan gubernur yang kemudian dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan. Selanjutnya, konsep tersebut dirumuskan secara matang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin Anang Risgiyanto dalam bentuk perencanaan berbasis data dan terintegrasi ke dalam RPJMD.

Menurut Mahendra, pola tersebut mencerminkan praktik collaborative governance di era otonomi daerah, di mana sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi fondasi utama keberhasilan program.

Dalam implementasinya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) bertugas mengawal produksi pupuk organik guna mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia impor. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berperan dalam pengadaan mesin bed dryer untuk menjaga kualitas gabah dan stabilitas harga di tingkat petani.

Rangkaian kebijakan tersebut kemudian mendapat persetujuan DPRD Lampung, sehingga dapat dijalankan secara menyeluruh di lapangan.

Data sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sebanyak 500 desa telah memiliki instalasi produksi POC, dengan target pengembangan hingga 2.000 titik. Di sisi lain, 34 unit bed dryer telah beroperasi, dan direncanakan bertambah 82 unit pada tahun 2026.

Capaian ini sejalan dengan komitmen Gubernur Mirzani dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sebagaimana disampaikan saat meninjau langsung fasilitas pertanian di Kabupaten Tulang Bawang beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, program ini juga diintegrasikan dengan inisiatif Desaku Maju, di mana pengelolaan di tingkat desa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan ini diperkuat dengan program vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.

Mahendra menilai, kombinasi antara pendekatan top-down dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah program mangkrak, yang kerap terjadi pada bantuan pemerintah di masa lalu.

Keberhasilan sinergi tersebut terlihat dalam pelaksanaan panen raya di Kabupaten Tanggamus, yang terhubung langsung dengan sistem pengolahan pupuk organik di wilayah tersebut.

Dampaknya, petani kini lebih terlindungi dari fluktuasi harga pupuk dan risiko kerusakan gabah akibat cuaca ekstrem. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi turut memberikan kontribusi terhadap penguatan pasokan pangan nasional.

Menurut Mahendra, capaian ini juga menjadi modal strategis bagi Lampung dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Fasilitas POC dan bed dryer ini bukan sekadar alat produksi, tetapi simbol kemandirian desa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya. (Mln/*)