Pagar Laut Lampung Marriott Resort Picu Konflik, Pemkab Pesawaran Diminta Ambil Sikap Tegas

CAHYAMEDIA  (PESAWARAN) – Polemik pagar jaring pelampung di perairan depan Hotel Marriott, Teluk Pandan, memasuki tahun ketiga tanpa penyelesaian. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pesawaran, Eri Novrizal, menilai Pemerintah Kabupaten Pesawaran lamban, bahkan terkesan membiarkan kepentingan nelayan terabaikan.

Eri menyebut keluhan nelayan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkab Pesawaran dan pihak hotel.

“Masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan. Jika tidak diselesaikan segera, bukan hanya nelayan yang dirugikan, tetapi citra daerah dan iklim investasi bisa hancur,” tegasnya.

Pendapatan Nelayan Anjlok 90%, Pagar Laut Disebut Biang Kerok

Nelayan Gapokkan Mitra 10 mengaku pagar jaring yang membentang di bibir pantai hotel menghambat jalur melaut, membuat hasil tangkapan merosot drastis.

Sebelum pagar terpasang, nelayan rata-rata membawa pulang 60 kilogram ikan per hari. Kini mereka hanya mampu mendapatkan 1–3 kilogram.

“Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal kelangsungan hidup keluarga nelayan. Ruang laut adalah hak publik, tidak boleh dikapling untuk kepentingan bisnis,” ujar Eri.

Minta Pemkab dan Marriott Segera Duduk Satu Meja

Eri mendesak Pemkab Pesawaran memfasilitasi dialog terbuka dan melakukan audit perizinan terhadap pemasangan pagar laut tersebut.

Laporan lapangan menyebut adanya dugaan izin yang tidak lengkap, namun pemerintah hingga kini belum mengambil langkah tegas.

“Pemerintah tidak boleh diam. Ada hak masyarakat yang wajib dilindungi,” ujarnya.

Situasi Memanas: Nelayan Siap Gelar Aksi Besar

Kecewa karena tak ada solusi, nelayan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan hotel. Situasi sosial di Teluk Pandan dilaporkan mulai memanas dan berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka bila tidak segera ditangani.

SMSI Pesawaran menyatakan siap mengawal persoalan ini secara profesional melalui pemberitaan dan koordinasi resmi kepada pemerintah.

Penasehat SMSI Pesawaran: Negara Jangan Takut pada Pemodal

Penasehat SMSI Pesawaran, Ismail, S.H., melontarkan kritik keras kepada pemerintah daerah. Ia menyebut negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi.

“Hukum dibuat untuk melindungi rakyat. Jika pagar laut itu menghambat aktivitas nelayan dan izinnya tidak jelas, harus segera dievaluasi dan ditertibkan. Jangan ada pembiaran,” tegas Ismail.

Ia juga membantah alasan pihak tertentu bahwa jaring pelampung dipasang untuk menahan sampah.

“Jangan jadikan alasan sampah sebagai tameng membatasi akses nelayan. Laut adalah ruang hidup masyarakat pesisir,” ujarnya.

Citra Pariwisata Pesawaran Terancam Ternoda

Eri mengingatkan bahwa Pesawaran kini tengah naik daun sebagai destinasi wisata Lampung. Persoalan yang dibiarkan berlarut-larut justru akan mencoreng wajah pariwisata daerah.

“Ini seharusnya masalah sederhana yang bisa selesai dengan komunikasi. Jangan sampai menjadi preseden buruk bagi investasi dan kepercayaan publik,” tutupnya. (Bus)