Jelang Tutup Tahun, ASN Pemprov Lampung Berlakukan WFA dan WFH

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang akhir tahun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang telah disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja di lingkungan Pemprov Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan WFA dan WFH diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kepala OPD dan kepala satuan kerja, dengan tetap mengutamakan kelancaran pelayanan publik.

“Untuk kebijakan WFA dan WFH, kami meminta kepala OPD dan kepala satker mengatur kebutuhan pegawai di instansi masing-masing. Tidak semua pegawai melaksanakan WFA dan WFH, hanya yang memungkinkan saja,” ungkap Marindo, Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diminta tetap siaga hingga akhir jam kerja.

“Kami menekankan pelayanan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, harus tetap berjalan normal. Silakan diatur secara bijak oleh masing-masing OPD,” tegasnya.

Selain menerapkan WFA dan WFH, Pemprov Lampung juga akan menggelar kegiatan muhasabah dan doa bersama sebagai refleksi akhir tahun.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Desember 2025 di Masjid Al-Bakrie, Bandar Lampung, dan terbuka untuk masyarakat umum.

“Kegiatan ini melibatkan masyarakat, instansi vertikal, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama berdoa dan melakukan refleksi akhir tahun,” terang Marindo.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Lampung turut menyampaikan empati kepada masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem di akhir Desember.

“Pembentukan siklon saat ini semakin besar, sehingga kita semua harus siaga. Kami mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Abdul Moeloek, Imam Ghozali, memastikan kebijakan WFA dan WFH tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan tersebut. Menurutnya, kebijakan kerja fleksibel hanya diterapkan bagi tenaga administrasi dan manajemen struktural.

“Tenaga fungsional seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya tetap bekerja seperti biasa. Pelayanan kesehatan tidak terdampak,” jelas Imam.

Ia menegaskan seluruh layanan medis, mulai dari kamar operasi, rawat inap, hingga pelayanan malam hari, tetap berjalan normal dengan pengaturan jadwal piket yang telah disusun masing-masing unit.

“Pelayanan publik, khususnya rumah sakit, tidak bisa terhenti. Semua lini pelayanan sudah menyiapkan jadwal secara matang,” ujarnya.

Meski sebagian pegawai menjalankan WFA atau WFH, Imam memastikan pengawasan dan supervisi tetap dilakukan secara ketat oleh manajemen rumah sakit.

“Mereka tetap memiliki jadwal pendampingan dan supervisi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar,” pungkasnya. (Maulana/Adpim)