Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana, AWPI Balam Soroti Lambannya Penanganan Polda Lampung

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Penanganan dugaan pemalsuan atau perubahan dokumen identitas yang menyeret nama Eka Afriana, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, menjadi sorotan. Lebih dari setahun sejak persoalan tersebut dilaporkan ke Polda Lampung oleh sebuah LSM pada 2 Juni 2025, perkembangan dan kepastian status hukumnya belum terungkap secara terbuka.

Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bandar Lampung, Iqbal, menyoroti lambannya penanganan persoalan tersebut. Menurutnya, perkara yang berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen identitas dalam proses pengangkatan aparatur negara harus ditangani secara transparan dan memberikan kepastian hukum.

Sorotan itu berangkat dari dugaan perbedaan data tahun kelahiran Eka Afriana, yakni 25 April 1970 dan 25 April 1973. Perbedaan tersebut dipersoalkan karena diduga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan batas usia dalam seleksi CPNS tahun 2008 di Kabupaten Way Kanan.

Dokumen yang menjadi perhatian dalam persoalan ini meliputi akta kelahiran, ijazah, KTP, dan Kartu Keluarga. Dugaan perubahan data tersebut sebelumnya telah diberitakan sejumlah media pada Mei hingga Juni 2025.

Dalam perkembangan yang diberitakan pada Juli 2025, Polda Lampung menyatakan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Saat itu, penyidik disebut telah meminta keterangan pelapor dan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Eka Afriana sendiri diberitakan belum dipanggil untuk dimintai keterangan pada tahap tersebut.

Namun, hingga November 2026, belum ditemukan keterangan resmi terbaru yang memastikan apakah perkara telah meningkat ke tahap penyidikan, dihentikan, atau masih dalam proses penyelidikan.

Iqbal menilai, ketidakjelasan perkembangan perkara tersebut perlu dijawab oleh aparat penegak hukum. Publik berhak mengetahui sejauh mana laporan yang telah ditangani, terlebih persoalan ini menyangkut dokumen administrasi yang diduga berkaitan dengan proses penerimaan CPNS.

Ia mendorong Polda Lampung memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta status penanganan perkara saat ini.

Di sisi lain, Eka Afriana sebelumnya pernah memberikan penjelasan kepada media pada Mei 2025. Ia mengakui adanya perubahan identitas pada dokumen pribadinya, tetapi membantah perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan seleksi CPNS 2008. Ia juga menyatakan ijazah yang digunakan saat mendaftar sebagai PNS merupakan ijazah asli.

Karena itu, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk menguji seluruh keterangan dan dokumen yang menjadi persoalan. Kepastian hukum harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian, bukan sekadar polemik yang berkembang di ruang publik. (Tab)