Pemkab Pringsewu Matangkan JP Prima

CAHYAMEDIA (PRINGSEWU) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, Lampung, mulai mematangkan penerapan program Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan miskin.

Pembahasan program tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di Ruang Rapat Bupati, Kantor Pemkab Pringsewu, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diikuti jajaran perangkat daerah setempat.

Riyanto mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 10 persen menjadi 7,6 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional.

Menurutnya, penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama masyarakat, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan belum tentu terbebas dari kerentanan ekonomi.

Ia menyebutkan, sekitar 191 ribu warga Pringsewu atau empat dari 10 penduduk berada pada kelompok desil 2 hingga 5. Kelompok tersebut dinilai masih membutuhkan perhatian karena sebagian besar hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan.

“Desil 5 hampir tak tersentuh program pusat, sehingga di celah inilah JP Prima kita tempatkan,” kata Riyanto.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan JP Prima secara terpadu. Dinas Sosial ditetapkan sebagai pengelola utama program.

Dinas Sosial diminta menyusun rencana induk, kriteria penerima manfaat, serta standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, instansi tersebut juga harus membentuk tim verifikasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), membangun sistem data penerima, dan mengonsolidasikan seluruh usulan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan OPD teknis lainnya diminta menyiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, data calon penerima, serta estimasi anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) juga diminta memasukkan JP Prima ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk menetapkan indikator dan target program agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.

Di bidang penganggaran, Bupati meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkaji klasifikasi belanja, kode rekening, sumber pendanaan, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban anggaran. (Tab)