Pemprov Lampung Perkuat Keterbukaan Informasi dan Layanan Publik

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus  memperkuat keterbukaan informasi publik dan layanan publik bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dan berupaya terus memperkuat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Jihan Nurlela di Bandarlampung, Selasa (10/11/2026).

Ia mengatakan keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung kini telah bertransformasi dari sekadar penyampaian informasi satu arah, menjadi sistem komunikasi dua arah yang aktif mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

“Melalui aplikasi Lampung In akan menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan. Dan kami mencoba mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah, yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduan,” terangnya.

Dia melanjutkan keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan good governance yang sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas dan RPJMD 2025-2029. Dan untuk menjamin keberlanjutannya, pihaknya akan memperkuat landasan hukum melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.

​”Peraturan daerah ini disahkan di 2024. Harapannya ini menjadi suatu prinsip, SOP keterbukaan informasi siapa pun. Dan peraturan ini menjadi standar keterbukaan informasi yang pasti,” katanya.

Ia mengatakan ​terkait inovasi teknologi, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengintegrasikan ekosistem pelayanan publik ke dalam portal digital terpadu Lampung In.

Kanal tersebut hadir sebagai one stop service yang merangkum berbagai layanan esensial, mulai dari pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, layanan BAZNAS, hingga informasi pasar dan peringatan dini kebencanaan.

​Dalam penanganan laporan masyarakat, kanal tersebut dilengkapi dengan sistem pengawasan berjenjang yang ketat, terutama menyangkut isu infrastruktur jalan yang menjadi fokus perhatian publik.

​”Ketika ada masyarakat melakukan pengaduan jalan, kami meminta disposisi dari satu OPD yang berwenang yaitu BMBK untuk menindaklanjuti dan di kanal Lampung In ini di dashboardnya tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan, kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelasnya.

​Menurut dia, kesuksesan digitalisasi birokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang diciptakan, melainkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan integritas pelayanan yang mengusung empat pilar utama yakni integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.

​”Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan. Namun yang lebih penting adalah memastikan informasi tersebut mudah diakses, dan mampu mendorong partisipasi, serta diikuti oleh respon pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang diinginkan,” tambahnya. (Mln/*)