Dari Makan Bergizi ke Motor Bergengsi

OPINI

Oleh: Majid Lintang *)

Indonesia memang negeri yang kreatif. Jika di negara lain program makan siang gratis identik dengan dapur, bahan pangan, atau ahli gizi, di negeri ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat melahirkan sesuatu yang lebih futuristik: ribuan motor listrik.

Awalnya masyarakat mengira program ini hanya soal nasi, telur, ayam, susu, dan sayuran. Ternyata ada bonus lain yang tidak tercantum dalam piramida gizi: kendaraan roda dua bertenaga baterai.

Ketika video deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional beredar di media sosial beberapa bulan lalu, warganet langsung menunjukkan bakat investigasi yang selama ini terpendam. Mereka bertanya-tanya, apakah petugas MBG akan mengantar nasi dengan kecepatan MotoGP? Atau mungkin setiap butir nasi membutuhkan satu unit kendaraan pengawalan?
Saat itu penjelasan resmi terdengar cukup masuk akal. Motor diperlukan untuk menjangkau desa-desa terpencil. Daerah sulit. Wilayah yang akses jalannya terbatas.

Argumen tersebut sebenarnya tidak salah. Indonesia memang luas. Ada daerah yang lebih mudah dijangkau kambing daripada mobil. Ada kampung yang peta digital pun masih ragu-ragu menunjukkan lokasinya.

Masalahnya, publik kemudian mulai menghitung.

Jumlah motor yang diadakan mencapai 21.801 unit dengan nilai sekitar Rp1 triliun. Angka yang membuat sebagian warga spontan membuka kalkulator, lalu menutupnya kembali karena takut salah melihat jumlah nolnya.

Di media sosial, berbagai teori bermunculan. Ada yang bertanya apakah setiap dapur MBG akan mendapat armada sendiri. Ada yang bercanda kalau program makan gratis sebentar lagi berubah menjadi klub motor terbesar di Asia Tenggara.

Seperti biasa, pemerintah mengatakan semuanya sudah diperhitungkan. Seperti biasa pula, warganet menjawab dengan satu kalimat sederhana yang sangat menakutkan bagi birokrasi:

“Yakin?”

Dan sejarah berkali-kali membuktikan bahwa ketika rakyat mulai bertanya “yakin?”, biasanya ada sesuatu yang sedang tidak beres.

Dua bulan setelah perdebatan panas itu, Kejaksaan Agung datang membawa jawaban yang jauh lebih serius daripada komentar netizen. Tiga mantan pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga terjadi penggelembungan harga dan intervensi pengadaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil.

Di titik inilah cerita berubah dari program gizi menjadi program kriminalisasi anggaran.

Yang menarik, motor listrik ternyata bukan satu-satunya barang yang dipersoalkan. Penyidik juga menemukan dugaan mark up pengadaan sepatu, tablet, hingga televisi ukuran 75 inci.

Televisi 75 inci.

Saya ulangi sekali lagi.

Televisi 75 inci.

Entah apa hubungan langsung antara layar sebesar itu dengan pencegahan stunting, mungkin hanya para perencana anggaran yang memahami filosofi mendalamnya. Bisa jadi ada teori baru bahwa gizi anak akan meningkat jika menonton kartun dengan resolusi lebih tajam.

Kalau benar demikian, para ilmuwan dunia sudah kalah jauh dari birokrat Indonesia.

Kasus ini kembali mengingatkan kita pada penyakit lama birokrasi: setiap program mulia selalu berisiko berubah menjadi katalog belanja.

Anggaran yang semestinya berputar di dapur kadang tersesat ke showroom. Dana yang seharusnya membeli protein justru sibuk mencari spesifikasi kendaraan. Fokus yang mestinya pada anak-anak malah berakhir pada daftar pengadaan.

Padahal rakyat mendukung MBG bukan karena ingin melihat konvoi motor listrik berjajar rapi. Mereka mendukung karena berharap ada anak-anak yang berangkat sekolah tanpa perut kosong.

Sesederhana itu.

Ironisnya, kecurigaan pertama justru muncul bukan dari auditor, bukan dari lembaga pengawas, melainkan dari warganet yang sedang menggulir layar ponselnya sambil rebahan.

Kadang-kadang demokrasi Indonesia memang bekerja dengan cara yang unik. Sebelum aparat menemukan dugaan penyimpangan, netizen lebih dulu menemukan kejanggalan melalui video berdurasi satu menit.

Mungkin inilah bentuk pengawasan publik paling modern abad ini: TikTok lebih cepat daripada laporan resmi.

Kini proses hukum sedang berjalan dan semua tersangka tentu berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah. Pengadilanlah yang nantinya menentukan siapa yang benar dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun satu pelajaran sudah bisa dipetik sejak sekarang.

Jika suatu saat ada program bernama Makan Bergizi Gratis, pastikan yang paling banyak dibeli adalah makanan.

Bukan motor.

Apalagi televisi raksasa.

Karena pada akhirnya anak-anak Indonesia tidak bisa kenyang oleh spesifikasi kendaraan, kapasitas baterai, atau ukuran layar.

Mereka hanya bisa kenyang oleh makanan yang benar-benar sampai ke meja makan. Dan itu, anehnya, justru sering menjadi bagian yang paling sulit dalam sebuah program bernama Makan Bergizi Gratis.***

*) Wartawan Senior “Lampung Post” tinggal di Kalimantan.