Gubernur Mirza Ajak PKS Kolaborasi untuk Kebijakan Pro-Rakyat

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Minggu (24/8/2025) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa politik harus melahirkan keputusan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pendidikan. “Semua itu ditentukan oleh regulasi dan kebijakan politik,” ujarnya.

Menurut Gubernur Mirza, Lampung tidak akan mampu keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergi semua pihak. Ia menyoroti kondisi daerah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi, meskipun Lampung memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Data menunjukkan angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, di atas rata-rata nasional,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. “Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bekerja sesuai bidangnya,” tambahnya.

Gubernur Mirza juga menyinggung masalah distribusi hasil pertanian, terutama gabah. Menurutnya, mayoritas gabah Lampung justru dijual keluar daerah sehingga masyarakat lokal harus membeli kembali beras dengan harga tinggi. Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat menghidupkan kembali penggilingan padi di desa.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pendidikan murah dan berkualitas. “Kuncinya ada pada pendidikan. Kalau tidak, bonus demografi justru bisa menjadi bencana,” tegasnya.

Ia pun kembali mengajak seluruh partai politik, khususnya PKS, untuk bersama-sama memperjuangkan regulasi yang pro-rakyat.

“Politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa Lampung keluar dari kemiskinan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik menjadi kunci,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan pentingnya menghadirkan politik yang berpihak kepada rakyat. Ia menekankan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menyejahterakan masyarakat.

“Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan setiap kebijakan lahir untuk memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Ade juga menyoroti potensi besar Lampung di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang selama ini belum memberi nilai tambah optimal bagi masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya membangun generasi muda yang berpendidikan, sehat, dan berdaya saing agar bonus demografi tidak menjadi beban. “Kalau anak-anak kita tidak mendapat akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi justru akan menjadi beban,” katanya.

Ade pun mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk menghadirkan politik yang solutif. “Mari jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan agar Lampung lebih maju dan rakyatnya sejahtera,” harapnya. (Maulana/Adpim)