Gubernur Mirza Beberkan Masalah Pendidikan Lampung

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Persoalan pendidikan di Provinsi Lampung masih menjadi pekerjaan rumah besar. Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi hingga belum optimalnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan yang kini dihadapi pemerintah daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung saat ini masih berada di peringkat ke-26 secara nasional. Di sisi lain, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Lampung baru mencapai sekitar 24 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur saat mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dalam acara ramah tamah bersama Persyarikatan Muhammadiyah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (ALPTK PTMA) di Mahan Agung, Bandarlampung, Kamis (25/6/2026) malam.

Menurut Mirza, setiap tahun Lampung meluluskan ratusan ribu siswa SMA dan sederajat. Namun, jumlah tersebut belum diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Kondisi itu menjadi salah satu penyebab masih rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan menghapus uang komite sekolah agar beban pendidikan masyarakat semakin ringan.

Selain itu, Pemprov juga mengembangkan kelas-kelas vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk program vokasi migran yang membekali peserta didik dengan kemampuan bahasa asing agar memiliki daya saing di pasar kerja internasional.

Tidak hanya itu, mulai tahun depan Pemprov Lampung juga berencana meluncurkan program Satu Desa Satu Sarjana sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Kami yakin investasi terbaik bagi masa depan bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia,” tegas Mirza.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Karena itu, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas akses pendidikan, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan pembangunan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menambahkan, tantangan pendidikan tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga secara nasional.

Menurutnya, Indonesia saat ini masih kekurangan lebih dari 561 ribu guru. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 900 ribu guru pada 2030 karena banyak guru dan kepala sekolah memasuki masa pensiun.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat tengah melakukan pembenahan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), penguatan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta penyelarasan kebutuhan guru dengan sistem pendidikan tinggi.

Fajar menegaskan, peningkatan kualitas LPTK menjadi kunci untuk melahirkan guru-guru yang kompeten sehingga mampu mencetak generasi unggul.

“Dengan LPTK yang berkualitas dan bermutu, kita dapat melahirkan calon guru yang kompeten dan kelak melahirkan anak-anak yang kompeten pula,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang membuka ruang kolaborasi dengan Muhammadiyah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. (Mln/Adpim)