Gubernur Mirza Luncurkan SMK Berdampak

Lampung Bidik Lulusan Siap Kerja dan Berdaya Saing Global

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengarahkan pendidikan kejuruan pada hasil yang lebih konkret. Melalui program SMK Berdampak untuk Lampung 2027–2029, sekolah menengah kejuruan didorong tidak hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi juga tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri, menciptakan usaha, dan mengelola potensi ekonomi daerah.

Program tersebut resmi diluncurkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung Indoor Stadium Universitas Teknokrat Indonesia (UTI), Bandarlampung, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur bersama Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program.

Dalam arahannya, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Lampung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan memadai.

Menurutnya, sektor pertanian dan berbagai komoditas unggulan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola hasil produksi hingga menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Gubernur menyebut sekitar 71 persen penduduk Lampung atau kurang lebih tujuh juta jiwa berada dalam kelompok usia angkatan kerja. Potensi tersebut, menurutnya, harus diikuti peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan generasi muda.

“Bayangkan seandainya yang mengelola kekayaan-kekayaan kita ini adalah lulusan SMK yang memiliki keterampilan. Saya berani bertaruh, kekayaan kita bisa dua sampai tiga kali lipat daripada hari ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, pendidikan SMA dan SMK menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan daerah. Karena itu, kompetensi yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.

Gubernur juga mengingatkan agar pembelajaran praktik tidak menggunakan peralatan yang sudah tertinggal dari standar industri. Kesesuaian fasilitas praktik dengan kondisi dunia kerja dinilai penting agar lulusan tidak mengalami kesenjangan keterampilan ketika memasuki lapangan pekerjaan.

Selain itu, ia meminta pihak sekolah tidak membebani orang tua dengan berbagai biaya tambahan yang dapat mengganggu kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan secara optimal.

Mirza juga mendorong generasi muda Lampung berani memperluas pengalaman kerja, termasuk mencari kesempatan di luar negeri. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan keterampilan sebelum kembali berkontribusi membangun daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa SMK Berdampak dirancang untuk mengubah orientasi pendidikan vokasi agar keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari jumlah kelulusan maupun kelengkapan fasilitas.

Menurut Thomas, ukuran keberhasilan harus terlihat dari kompetensi lulusan, kesempatan memperoleh pekerjaan, kemampuan berwirausaha, serta keterhubungan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk merealisasikan arah kebijakan tersebut, Disdikbud Lampung menetapkan empat prioritas utama.

Pertama, penguatan Link and Match Plus dan Teaching Factory. Setiap SMK didorong memiliki minimal lima mitra industri yang aktif sehingga pembelajaran dan praktik siswa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kedua, pengembangan SMK Entrepreneur melalui program Satu SMK Satu Produk. Sekolah didorong menghasilkan produk unggulan yang memiliki kualitas, nilai ekonomi, serta peluang untuk dipasarkan lebih luas.

Ketiga, Gerakan Satu Siswa Satu Sertifikat Bahasa. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan komunikasi peserta didik sekaligus membuka peluang kerja di tingkat nasional maupun internasional.

Keempat, penguatan kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi untuk mendukung pelatihan, sertifikasi, dan akses penempatan kerja bagi lulusan.

Thomas juga mengingatkan bahwa kemitraan sekolah dengan industri tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

“Jangan hanya mengejar MoU, tetapi bangun kemitraan yang menghasilkan kegiatan nyata. Jangan hanya memiliki Teaching Factory, tetapi pastikan ada produksi. Jangan hanya meluluskan siswa, tetapi pastikan kita mengetahui ke mana mereka setelah lulus,” tegasnya. (Mln/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *