Gubernur Mirza Perpanjang Keringanan Pajak Kendaraan hingga Desember

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Mulai dari penguatan kepemimpinan daerah, perpanjangan program keringanan pajak kendaraan hingga percepatan perbaikan jalan menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza sapaan akrabnya Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang didampingi Sekdaprov Marindo Kurniawan, usai menghadiri prosesi pelantikan Wakil Bupati Way Kanan M. Galang Putra Rahman, di Balai Keratun, Jumat (30/10/2026).

Ia berharap kehadiran Wakil Kepala Daerah Way Kanan yang baru dilantik dapat memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

“Dengan adanya wakil bupati yang baru, diharapkan koordinasi pemerintahan semakin kuat dan program-program pembangunan dapat berjalan lebih cepat,” ujar Mirza.

Di sisi lain, Pemprov Lampung memberikan kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

Bahwa, Program keringanan pajak kendaraan yang semula berakhir pada 30 Oktober 2026 resmi diperpanjang hingga Desember mendatang. Kebijakan ini diharapkan memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

“Perpanjangan ini kita lakukan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Tak hanya soal pajak, Mirza juga mengungkapkan capaian pembangunan jalan provinsi yang diklaim telah mencapai tingkat kemantapan 86 persen. Angka tersebut meningkat dari 74 persen pada 2024 dan melampaui target awal 2026 sebesar 82 persen.

“Alhamdulillah, tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini sudah mencapai 86 persen. Ini melampaui target yang sebelumnya kita tetapkan sebesar 82 persen,” ungkap Mirza.

Meski demikian, masih terdapat sekitar 14 persen ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan. Pemprov Lampung memastikan percepatan perbaikan terus dilakukan dengan pengawasan terhadap kualitas material, spesifikasi teknis, serta ketepatan waktu pengerjaan.

“Kita tidak ingin hanya mengejar panjang jalan yang diperbaiki, tetapi kualitasnya juga harus terjaga sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Memasuki tahun anggaran 2027 mendatang, Pemprov Lampung akan memprioritaskan perbaikan jalan utama yang telah puluhan tahun belum tersentuh pembenahan, pembangunan jalan arteri baru untuk memperkuat konektivitas kawasan pertanian, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan capaian kemantapan jalan yang telah menembus 86 persen, pekerjaan rumah pemerintah kini adalah memastikan sisa ruas jalan yang belum mantap segera tertangani. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kualitas infrastruktur dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat Lampung. (Mln/*)