Klakson yang Merasa Menjadi Suara Rakyat

Oleh: Majid Lintang *)

Ada yang menarik dari sekelompok orang di bundaran UGM beberapa waktu lalu. Mereka tidak berorasi panjang. Tidak membawa data statistik. Tidak pula menyodorkan naskah akademik tentang mengapa negeri ini layak dikritik.

Mereka hanya membawa dua lembar kertas.
Kertas pertama berbunyi, “Bunyikan klakson kalau…”
Kertas kedua menyusul, “Capek jadi WNI.”
Sederhana. Murah. Mudah diviralkan.
Dan justru karena kesederhanaannya itulah, ia patut dicurigai.

Ini bukan sekadar aksi jalanan. Ia adalah demonstrasi kecil tentang bagaimana psikologi massa dapat dipermainkan untuk menciptakan ilusi dukungan publik.

Manusia memang makhluk yang malas. Bukan malas bekerja, melainkan malas memproses informasi secara utuh. Otak kita dirancang untuk mengambil jalan pintas. Para psikolog menyebutnya sebagai heuristic: mekanisme cepat untuk mengambil keputusan sebelum sempat berpikir panjang.

Begitu mata membaca kalimat “Bunyikan klakson kalau…”, otak segera menyelesaikan tugasnya. Instruksi diterima. Tangan bergerak. Refleks bekerja.
Kalimat kedua belum selesai dibaca, tetapi keputusan sudah dibuat.

Persis seperti umpan jebakan di internet: “Klik tautan ini kalau…” lalu ternyata sambungannya berbunyi, “…kamu tidak paham apa-apa.” Namun klik sudah terlanjur dilakukan.

Yang dibunyikan bukan persetujuan. Yang berbunyi adalah refleks.
Masalahnya, refleks itu kemudian dibungkus seolah-olah sebagai sikap politik.

Para pengendara yang pulang kerja, terjebak macet, dikejar tenggat hidup, memang sedang lelah. Ketika melihat kata “capek”, otak segera merasa terwakili.
Padahal ada jurang besar antara dua pernyataan ini.

“Saya capek.”
dan
“Saya capek jadi WNI.”

Yang pertama adalah keluhan universal umat manusia. Yang kedua adalah pernyataan identitas kebangsaan.

Tetapi dalam permainan visual yang licin, dua hal yang berbeda itu dijahit menjadi satu. Orang yang sekadar letih diposisikan seolah sedang mengutuk kewarganegaraannya sendiri.

Di situlah manipulasi bekerja.
Lebih licin lagi ketika klakson pertama berbunyi.
Satu mobil membunyikan klakson.
Mobil di belakang ikut.
Lalu dua lagi.
Lalu lima.
Dari kejauhan terdengar seperti koor persetujuan nasional.
Padahal belum tentu ada kesadaran politik yang sama.

Psikologi sosial mengenalnya sebagai social contagion: perilaku dan emosi yang menular. Kita ikut tertawa karena orang lain tertawa. Kita ikut panik karena orang lain panik. Kita ikut menoleh ketika banyak orang menatap ke arah yang sama.
Kita pun bisa ikut menekan klakson hanya karena mendengar klakson lain.

Yang menular adalah perilakunya.
Bukan keyakinannya.
Tetapi rekaman video tidak peduli pada nuansa.
Video hanya merekam bunyi yang ramai.
Lalu lahirlah social proof palsu: kesan bahwa mayoritas masyarakat memiliki sikap yang sama.

Narasinya menjadi sederhana.
“Lihat, banyak yang setuju.”
Padahal yang banyak itu bisa jadi hanyalah korban refleks sesaat.
Keramaian dipinjam untuk menggantikan argumentasi.
Bunyi klakson dipakai sebagai substitusi hati nurani.

Lalu video itu diunggah ke media sosial. Algoritma menyukainya. Orang-orang yang menonton dari rumah ikut terbawa emosi. Yang semula hanya eksperimen kecil di persimpangan jalan berubah menjadi bahan bakar sentimen di linimasa.

Penularannya naik kelas.
Dari jalan raya menuju ruang digital.
Dari refleks menuju persepsi.
Dari persepsi menuju keyakinan bahwa negeri ini sedang dibenci oleh warganya sendiri.
Padahal belum tentu demikian.
Tentu, tidak ada negara yang sempurna.

Indonesia memiliki terlalu banyak alasan untuk dikritik: korupsi yang tak kunjung sembuh, ketimpangan yang menganga, hukum yang sering tampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Warga negara berhak marah. Bahkan, kadang-kadang, kemarahan adalah bentuk cinta yang kecewa.

Tetapi kritik yang jujur tidak memerlukan jebakan visual.
Ia tidak membutuhkan permainan persepsi.

Ia tidak harus meminjam refleks biologis manusia untuk menciptakan legitimasi.
Sebab ketika sebuah gagasan hanya bisa tampak besar melalui manipulasi psikologis, mungkin yang sebenarnya kecil bukanlah dukungan rakyat.

Melainkan keberanian untuk berdebat secara terbuka.
Demokrasi membutuhkan kritik.
Namun demokrasi juga membutuhkan kejujuran.

Dan klakson, bagaimanapun keras bunyinya, tidak pernah bisa dijadikan alat ukur isi kepala maupun isi hati seseorang.
Sebab tidak setiap bunyi adalah persetujuan.
Kadang-kadang, itu hanya jari yang bergerak lebih cepat daripada pikiran.***

*) Wartawan Senior “Lampung Post” tinggal di Kalimantan.