Langkah Tegap Paskibraka yang Tersandung Koneksi Ordal

OPINI

Oleh: Majid Lintang *)

DI REPUBLIK ini, bahkan langkah tegap anak SMA pun bisa tersandung oleh sesuatu yang namanya “ordal” alias “orde dalam”. Di Sulawesi Selatan, hal ini terjadi dengan berbagai dalih. Remaja tiga besar digantikan peserta lain yang justru tak masuk 10 besar.

Lagi musimnya medsos, urusan baris-berbaris mendadak berubah menjadi barisan komentar di berbagai laman media. Jagad maya heboh, beragam komentar berhamburan ditangkis dengan juga berbagai alasan.

Dulu, kita mengenal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan para pelajar pilihan. Tinggi badan diukur, langkah disamakan, suara dihentakkan, disiplin diasah.

Mereka berdiri di bawah matahari Agustus dengan wajah setegas tiang bendera. Sebab di negeri ini, hormat kepada bendera kadang lebih sakral daripada hormat kepada antrean.

Tapi tahun 2026, di Sulawesi Selatan, urusan baris-berbaris mendadak berubah menjadi barisan komentar Instagram. Jagat maya gaduh. TikTok lebih panas dari lapangan upacara pukul satu siang.

Nama seorang siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaeni Lesmana, meluncur ke mana-mana seperti lagu viral yang diputar ulang tanpa jeda. Ia disebut masuk tiga besar seleksi awal calon Paskibraka nasional. Namun mendadak lenyap dari daftar akhir.

Lalu muncullah nama lain dari Jeneponto yang menurut netizen “tidak masuk 10 besar tapi tiba-tiba lolos”. Nah, di sinilah rakyat Indonesia berubah profesi massal menjadi detektif digital. Timeline mendadak penuh analisis. Ada yang jadi ahli psikologi seleksi, ada yang mendadak pakar Kesbangpol, bahkan ada yang mungkin baru tahu kepanjangan Paskibraka setelah kasus ini viral.

Di Konoha, netizen memang punya kemampuan istimewa: dari video 12 detik dan tangkapan layar buram, mereka bisa menyusun teori konspirasi lebih cepat daripada panitia menyusun formasi upacara.

Masalahnya, publik Indonesia memang punya trauma panjang terhadap kata “seleksi”. Karena terlalu sering, kata itu ternyata cuma sinonim halus dari “siapa kenal siapa”.

Kita hidup di negara yang rakyatnya langsung curiga kalau ada hasil tak masuk akal. Dan lucunya, kecurigaan itu sering lahir bukan karena rakyat terlalu sinis, melainkan karena sejarah terlalu rajin memberi bukti.

Makanya ketika ada peserta disebut tidak masuk unggulan lalu tiba-tiba lolos, masyarakat spontan mengaktifkan alarm nepotisme nasional. Alarm itu sensitif sekali. Sedikit bunyi “tit”, langsung teringat anak pejabat, titipan kerabat, hingga sepupu mantan ajudan yang entah bagaimana selalu lolos.

Padahal pihak Kesbangpol Sulsel sudah menjelaskan bahwa penilaian dilakukan profesional dan keputusan final berasal dari tim pusat yang melibatkan banyak unsur: BPIP, TNI, Polri, sampai Sekretariat Militer Presiden. Penjelasan itu sebenarnya lengkap. Sangat birokratis. Sangat formal. Sangat Indonesia.

Namun problem di era media sosial bukan lagi sekadar benar atau salah. Masalah utamanya adalah: publik percaya atau tidak. Dan kepercayaan publik hari ini setipis kulit risoles.

Begitu ada isu diskriminasi, mayoritas versus minoritas, atau dugaan “orang dalam”, api langsung membesar. Sebab masyarakat kita punya memori kolektif yang buruk tentang keadilan. Banyak orang percaya bahwa prestasi sering kalah oleh relasi. Bahwa kerja keras kadang cuma pemanasan sebelum keputusan akhir ditentukan ruang belakang.

Ironisnya, semua ini terjadi pada Paskibraka—simbol nasionalisme yang seharusnya mengajarkan persatuan dan meritokrasi. Anak-anak muda dilatih tegak lurus kepada negara, tetapi publik justru bertanya: negara tegak lurus kepada keadilan tidak?

Kita lalu sampai pada ironi paling lucu sekaligus paling menyedihkan:
bahkan untuk mengibarkan Merah Putih pun, rakyat takut yang berkibar justru bendera nepotisme.

Netizen memang kadang berlebihan. Media sosial juga sering menjadi pengadilan tanpa hakim. Tetapi pemerintah mesti sadar, di zaman sekarang transparansi bukan lagi pilihan tambahan seperti sambal di warung bakso. Ia sudah jadi kebutuhan pokok.

Kalau proses seleksi memang bersih, buka semuanya terang-terangan. Nilai, indikator, tahapan, mekanisme. Jangan cuma berkata “percaya pada kami”. Di republik yang terlalu sering dikecewakan, kalimat itu sudah kehilangan tenaga.

Sebab anak-anak yang ikut Paskibraka bukan sedang berebut hadiah kuis mie instan. Mereka membawa harga diri, kerja keras, mimpi orang tua, dan rasa percaya bahwa prestasi masih punya tempat di negeri ini.

Dan kalau sejak SMA mereka mulai percaya bahwa kemenangan ditentukan koneksi, maka kita sedang mencetak generasi yang hafal Pancasila tapi kehilangan iman kepada keadilan.

Di ujung semua polemik ini, saya justru kasihan pada para peserta. Anak-anak belasan tahun dipaksa menyaksikan bagaimana orang dewasa ribut soal fairness sambil saling melempar tuduhan di media sosial. Mereka baru belajar baris-berbaris, tapi sudah diperlihatkan bagaimana demokrasi kita sering berjalan pincang.

Mungkin inilah pelajaran kewarganegaraan paling nyata di Indonesia:
langkah tegap lebih mudah dilatih daripada sistem yang benar-benar lurus. ***

*) Wartawan Senior “Lampung Post” tinggal di Kalimantan.