Menhub dan Gubernur Mirza Bahas Kesiapan Infrastruktur Mudik Idul Fitri 1447 H

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (17/2/2026).

Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Rakor dipimpin Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat tinggi Kementerian Perhubungan, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menegaskan posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera. Setiap musim mudik, arus penyeberangan Merak–Bakauheni selalu menjadi perhatian nasional.

Lampung, kata Gubernur Mirza, menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera sehingga kesiapan pelayanan transportasi harus dilakukan secara cermat, terukur, dan terkoordinasi.

Gubernur Mirza juga mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berpihak kepada masyarakat, mulai dari diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, hingga program mudik gratis. Kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat pada Lebaran 2026.

Selain itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama dinilai dapat membantu memecah kepadatan arus mudik. Meski demikian, peningkatan mobilitas tetap harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Terkait kondisi infrastruktur jalan, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa jalan provinsi di Lampung saat ini berada dalam kondisi mantap sebesar 79,79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan tidak ada lagi lubang di jalan provinsi sebelum puncak arus mudik, termasuk mendorong percepatan perbaikan jalan nasional serta kabupaten/kota melalui skema swakelola.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo melaporkan bahwa pada Lebaran tahun sebelumnya terjadi peningkatan pergerakan penumpang sekitar 10 persen di seluruh moda transportasi. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada sektor penyeberangan, khususnya di Pelabuhan Bakauheni.

Menurutnya, pada masa puncak arus mudik, lonjakan penumpang di Bakauheni bisa meningkat berkali lipat dibandingkan hari normal. Untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan, disiapkan strategi delaying system melalui 10 titik buffer zone di jalan tol dan jalan arteri.

Selain itu, penerapan sistem geofencing dan tiket elektronik Ferizy akan diperkuat. Dengan sistem tersebut, kendaraan yang belum memiliki tiket tidak diperkenankan memasuki area pelabuhan dalam radius tertentu.

Dengan penerapan geofencing, pelabuhan diharapkan menjadi lebih tertib dan terbebas dari praktik percaloan karena kendaraan yang masuk sudah dipastikan memiliki tiket.

Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang. Meski angka tersebut turun sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi di lapangan dinilai berpotensi lebih tinggi.

Untuk Lampung, diperkirakan menjadi salah satu tujuan favorit pemudik dari wilayah Jabodetabek dengan potensi sekitar 778 ribu orang. Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni diproyeksikan melayani sekitar 813 ribu penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan.

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Kementerian Perhubungan menyiapkan 31 ribu unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, serta 255 kapal penyeberangan secara nasional. Di lintas Jawa–Sumatera, disiapkan lima jalur penyeberangan termasuk Merak–Bakauheni serta rute alternatif Ciwandan dan BBJ Bojonegara.

Menhub menegaskan bahwa pembatasan operasional truk sumbu tiga ke atas akan diberlakukan tanpa diskresi selama masa angkutan Lebaran. Pengecualian hanya diberikan bagi kendaraan pengangkut BBM, pupuk, bantuan bencana, dan kebutuhan pokok.

Ia menilai, pelanggaran terhadap kebijakan pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan parah, sebagaimana pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga mendukung rencana operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pelayaran maupun perjalanan darat.

Di sektor perkeretaapian, terdapat 139 perlintasan sebidang di Lampung yang menjadi perhatian. Untuk meningkatkan keselamatan selama masa mudik, Kementerian Perhubungan menambah 129 petugas penjaga.

Rakor tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, serta operator transportasi. Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali. (Mln/*)