Pemkab Pringsewu Minta Seluruh OPD Bergerak Tekan Kemiskinan dan Stunting

CAHYAMEDIA (PRINGSEWU) – Pemerintah Kabupaten Pringsewu menegaskan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta terlibat aktif sesuai tugas dan fungsinya.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Stunting Kabupaten Pringsewu 2026 di Hotel Regency, Wates, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (17/11/2026).

Umi mengatakan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor.

Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, dan kesempatan kerja.

Begitu pula penanganan stunting yang tidak cukup hanya melalui intervensi sektor kesehatan. Diperlukan dukungan berbagai sektor, mulai dari pemenuhan gizi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga perbaikan sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

“Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri,” tegas Umi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,14 persen, kemudian turun menjadi 8,32 persen pada 2024 dan kembali menurun menjadi 7,60 persen pada 2025.

Meski demikian, Umi mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebab, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian, terutama kelompok miskin ekstrem dan keluarga dengan kerentanan sosial ekonomi.

“Capaian ini patut kita syukuri, namun tidak boleh berpuas diri, karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah,” ujarnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pekon, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Selain itu, ketepatan data menjadi perhatian penting agar setiap program bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. (Tab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *