Pemprov Lampung Kucurkan BOP dari APBD 2026 Pengganti Uang Komite Dihapus

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai tahun 2026 akan menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung sebagai pengganti uang komite yang dihapuskan tahun 2025.

Kebijakan ini dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengurangi beban biaya pendidikan siswa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Mirza untuk menekan pungutan pendidikan, khususnya yang selama ini dibebankan melalui uang komite sekolah.

“Tahun lalu sudah ada kebijakan Pak Gubernur bagaimana mengurangi beban siswa dan orang tua, terkait uang komite. Tahun ini, disusun rencana agar pembiayaan operasional sekolah dapat dianggarkan melalui APBD,” ungkap Thomas, Selasa (13/1/2026)

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Anggaran BOP tersebut direncanakan akan disalurkan per triwulan langsung ke rekening masing-masing sekolah.

“Insya Allah penyaluran dilakukan per triwulan, sehingga sekolah bisa tetap beroperasional dengan maksimal. Kegiatan-kegiatan sekolah juga bisa dibiayai melalui BOP yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung,” jelasnya.

Adapun besaran bantuan yang dialokasikan yakni Rp500 ribu per siswa per tahun untuk sekolah reguler, serta Rp600 ribu per siswa per tahun untuk sekolah unggul. Dana tersebut diberikan untuk bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

“Untuk sementara ini per tahun, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ke depan, apabila kondisi keuangan daerah membaik, tentu akan kami kaji ulang untuk peningkatan,” terang Thomas.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Gubernur Lampung dalam membantu masyarakat meringankan biaya pendidikan, sekaligus memastikan sekolah tetap dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik.

“Ini adalah komitmen Pak Gubernur. Bagaimana membantu masyarakat mengurangi beban biaya pendidikan, namun di sisi lain juga memastikan sekolah tetap beroperasional dengan baik. Karena itu anggaran ini disalurkan mulai tahun 2026,” jelasnya lagi. (Mln/*)