Pemprov Lampung Siapkan Strategi Mitigasi Jangka Panjang Hadapi Musim Hujan

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kesiapan menghadapi musim hujan yang diprediksi berlangsung pada Oktober 2025 hingga awal 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Penanganan Banjir di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

“Bukan hanya dalam aspek penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang,” ujar Jihan.

Rapat tersebut digelar menyusul meningkatnya bencana hidrometeorologi di Lampung. BPBD mencatat hingga September 2025 terjadi 119 peristiwa banjir dan 41 tanah longsor, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Wagub Jihan meminta evaluasi menyeluruh terhadap langkah penanganan banjir.

Menurutnya, beberapa langkah yang perlu segera dilakukan antara lain memperkuat sistem drainase, mengidentifikasi sungai penyebab banjir, melakukan inspeksi pintu air, mengoptimalkan waduk dan bumbung, serta membangun sumur resapan di titik rawan banjir.

“Kita perlu mengevaluasi apa yang belum dan sudah dikerjakan, serta apa yang perlu segera dikerjakan,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Lampung menyiapkan manajemen air terpadu dengan penggunaan pompa mobile, pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta pemanfaatan sistem peringatan dini dari BMKG.

Data kebencanaan juga akan diintegrasikan melalui dashboard online dan aplikasi Lampung-In.

“Normalisasi tidak boleh menunggu banjir terjadi. Kita harus pastikan sebelum musim hujan datang, infrastruktur air sudah siap menampung debit tinggi,” kata Jihan.

Untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan posko siaga banjir, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Sedangkan langkah jangka panjang diarahkan pada pengendalian tata ruang dan lingkungan.

Pemprov juga menyiapkan penanggulangan pasca-banjir. BPBD menyalurkan bantuan berupa pompa air (alkon), sembako, dan peralatan kebersihan.

Kabupaten/kota terdampak diminta segera mengajukan e-proposal rehabilitasi infrastruktur agar proses pemulihan dapat dipercepat dengan dukungan pusat.

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Lampung memastikan kesiapan layanan publik pasca-bencana. Layanan tersebut mencakup penyediaan obat-obatan, pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, jalur evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemantauan penyakit pasca-banjir.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ungkap Jihan.

Dengan strategi yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi pasca-bencana, Pemprov Lampung menargetkan risiko banjir dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat diminimalisir. (Maulana/Adpim)