Wagub Jihan Paparkan Inovasi Lampung In dalam Uji Publik Komisi Informasi Pusat

CAHYAMEDIA (JAKARTA) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan inovasi digital Lampung In sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Uji Publik Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam paparannya, Wagub Jihan menjelaskan bahwa melalui Lampung In, Pemprov Lampung mendorong perubahan pendekatan komunikasi pemerintahan, dari yang semula sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi pemerintahan yang juga aktif mendengar, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, partisipasi masyarakat hanya dapat tumbuh apabila publik memiliki akses terhadap informasi yang memadai.

“Melalui Lampung In, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar, dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi pemerintah yang juga mendengar informasi faktual dari masyarakat, merespons, sekaligus menindaklanjuti apa yang menjadi aduan masyarakat,” ungkapnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 serta menjadi bagian dari arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Komitmen keterbukaan informasi juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Regulasi tersebut menjadi landasan agar keterbukaan informasi tidak bergantung pada inisiatif kepala daerah maupun masing-masing perangkat daerah, tetapi menjadi prinsip dan standar kerja yang diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan birokrasi.

Wagub Jihan menjelaskan bahwa Lampung In dikembangkan bukan sekadar untuk menghadirkan aplikasi baru, melainkan menjadi ruang integrasi berbagai layanan pemerintah atau one stop service yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dan pelayanan dalam satu kanal.

Berbagai layanan yang terintegrasi di dalamnya meliputi layanan pengaduan masyarakat, pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, hingga layanan Baznas.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses informasi harga pasar, peluang usaha, pariwisata, serta informasi kebencanaan, termasuk peringatan erupsi dan kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu fitur utama Lampung In adalah pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan berbagai persoalan, terutama terkait infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu isu paling banyak disampaikan masyarakat.

Wagub Jihan mencontohkan laporan kerusakan jalan di Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, yang disampaikan warga melalui Lampung In.

Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), untuk ditindaklanjuti.

Melalui sistem pemantauan pada dasbor Lampung In, setiap laporan akan terus tercatat dan mendapatkan penanda peringatan apabila belum ditindaklanjuti.

Laporan baru dapat dinyatakan selesai setelah OPD menyampaikan tindak lanjut beserta bukti penyelesaiannya.

“Dengan sistem ini, pengaduan masyarakat tidak hanya menjadi laporan yang harus diselesaikan, tetapi juga menjadi sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dari sisi tata kelola, Wagub Jihan menyebut terdapat empat aspek yang diperkuat melalui Lampung In, yaitu integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi.

Selain pengembangan kanal digital, Pemprov Lampung juga memperkuat budaya keterbukaan informasi melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KI Award) Tahun 2025.

Sebanyak 49 badan publik mendapatkan apresiasi atas penerapan keterbukaan informasi.

Penguatan juga dilakukan melalui koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan media sosial perangkat daerah.

Hal ini dinilai penting karena keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi juga bagaimana informasi disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami masyarakat.

Pemprov Lampung turut memperkuat dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Sepanjang tahun 2026, terdapat 16 sengketa informasi yang difasilitasi penyelesaiannya sebagai bagian dari upaya menjamin hak masyarakat atas informasi publik.

Dalam memperluas jangkauan informasi, Pemprov Lampung juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari situs web pemerintah, PPID, hingga media sosial.

Menurut Wagub Jihan, media sosial menjadi salah satu kanal penting untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap platform digital.

Wagub Jihan menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemudahan akses, tumbuhnya partisipasi masyarakat, serta respons nyata pemerintah terhadap kebutuhan dan persoalan publik.

“Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, mampu mendorong partisipasi, dan diikuti oleh respons yang benar-benar nyata dan konkret. Itulah transparansi yang ingin terus kami bangun ke depan,” tegasnya. (Mln/*)