Gubernur Mirza Dorong Penguatan SDM dan Hilirisasi Komoditas untuk Pertumbuhan Ekonomi Pesawaran

CAHYAMEDIA (PESAWARAN) — Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 di Gedung Serba Guna Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat (13/3/2026).

Menurut Mirza, Pesawaran memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung kondisi geografis, kekayaan sumber daya alam, serta struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.

“Pesawaran memiliki potensi yang sangat besar. Namun potensi tersebut hanya bisa berkembang jika didukung oleh SDM yang kreatif, terampil, sehat, dan produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah,” ungkap Mirza.

Ia menegaskan peningkatan kualitas SDM perlu diarahkan pada penguatan pendidikan, peningkatan keterampilan kerja dan inovasi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” jelasnya.

Selain penguatan SDM, Mirza juga menekankan pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Di sektor pariwisata, ia menilai Pesawaran memiliki potensi besar mulai dari kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, pantai di sepanjang Teluk Lampung, hingga wisata budaya seperti Museum Transmigrasi Lampung. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan secara terintegrasi bersama ekowisata dan desa wisata.

“Pengembangan kawasan wisata pantai dan pulau harus disertai pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha pesisir agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, irigasi, serta akses menuju kawasan wisata seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pulau Legundi.

Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

“Dengan penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Pesawaran akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang maju dan sejahtera,” kata Mirza.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyampaikan program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekonomi hingga tingkat desa. Program ini dirancang membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi melalui berbagai intervensi pembangunan.

Program tersebut, kata dia, akan memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, sehingga desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan.

“Kami berharap pelaksanaan program MBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi produksi pangan lokal,” ujarnya.

Ia menjelaskan Pemprov Lampung akan memfasilitasi kerja sama antara dapur MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.

Dalam Program Desaku Maju, pada 2026 Pemprov mengalokasikan sejumlah anggaran, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair Rp11,6 miliar pada 1.500 lokasi, penyediaan 82 unit mesin dryer senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 penduduk desa usia produktif dengan anggaran Rp6 miliar.

“Selain itu, dukungan penguatan koperasi dan BUMDes terus kita dorong agar menjadi motor penggerak ekonomi desa,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemprov juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 2.446 desa dengan nilai masing-masing Rp10 juta. Untuk Kabupaten Pesawaran dialokasikan kepada 148 desa dengan total Rp1,48 miliar.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung juga mengalokasikan sejumlah anggaran pembangunan di wilayah Pesawaran pada 2026, antara lain penggantian Jembatan Way Baru sebesar Rp3,85 miliar, rekonstruksi ruas Jalan Provinsi Branti–Gedong Tataan Rp5,04 miliar, rehabilitasi ruas Kedondong–Pardasuka Rp4,2 miliar, serta pelebaran ruas Lempasing–Padang Cermin senilai Rp44 miliar.

Mirza menegaskan pembangunan daerah juga harus sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Artinya Lampung harus tumbuh 8 persen, dan kabupaten seperti Pesawaran juga harus mampu mencapai pertumbuhan tersebut secara konsisten,” jelasnya lagi.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut hanya dapat tercapai jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.

Terakhir, Mirza menegaskan perencanaan pembangunan 2027 membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi yang kuat harus dibangun di atas integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perencanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegasnya lagi. (Bi/Rzl)