Gubernur Mirza Dorong Perubahan Ekonomi dari Desa

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi daerah dari pendekatan trickle-down economy menjadi bottom-up economy dengan memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas unggulan Lampung.

Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Selasa (13/10/2026).

Mirza mengatakan, struktur perekonomian Lampung yang sekitar 28 hingga 30 persen ditopang sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat perdesaan. Menurutnya, penguatan ekonomi harus dimulai dari desa melalui koperasi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terhubung dengan industri.

“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” ungkap Mirza.

Ia menilai pengembangan ekonomi desa perlu didukung kebijakan yang memastikan hasil produksi petani memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu kebijakan yang disoroti ialah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta penghentian impor sejumlah komoditas pertanian yang disebutnya berdampak terhadap kesejahteraan petani.

Menurut Mirza, kebijakan tersebut turut meningkatkan keuntungan petani. Ia menyebut marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen, sementara pendapatan petani berada pada kisaran Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan.

“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30 persen. Hari ini keuntungan 48 persen, ada di petani,” katanya.

Mirza juga memaparkan capaian ekonomi Lampung yang, berdasarkan data yang disampaikannya, mencatat pertumbuhan sebesar 5,29 persen dan menempati posisi kedua tertinggi di Sumatera pada semester II 2026. Ia turut menyebut tingkat kemiskinan di Lampung turun sekitar satu persen dalam kurun waktu satu tahun.

Selain itu, ia mengungkapkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan pembelian kendaraan baru meningkat 43 persen. Kenaikan tersebut didominasi kendaraan niaga dan komersial, antara lain truk sebesar 220 persen, van 123 persen, dan mobil pikap 78 persen.

Peningkatan juga disebut terjadi pada pengiriman logistik, transaksi hewan kurban, serta perjalanan umrah masyarakat. Mirza menilai perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan penguatan ekonomi Lampung perlu dilanjutkan melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan. Saat ini, menurutnya, sekitar 55 persen potensi komoditas daerah, seperti sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao, belum terhilirisasi.

“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” jelasnya.

Kegiatan tersebut digelar melalui sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Acara dihadiri para bupati dan wali kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media massa. (Mln/*)