Gubernur Mirza Dorong UMKM Naik Kelas

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Kegiatan ini dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong di hadapan ratusan pelaku UMKM. Turut hadir sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, termasuk Direktur Bisnis PNM Kindaris serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi di Lampung. Ia menyebut lebih dari separuh aktivitas ekonomi daerah digerakkan oleh sektor tersebut.

“Sebanyak 51 persen uang yang beredar di Provinsi Lampung ini didukung oleh pergerakan ekonomi UMKM. Ada sekitar 498.000 pelaku UMKM yang selama ini menggerakkan ekonomi daerah,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp520 triliun. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong menjadi penopang utama.

Menurutnya, stabilitas harga komoditas sepanjang 2025 turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga melampaui rata-rata nasional. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Ketika harga komoditas terjaga, pendapatan masyarakat meningkat dan konsumsi ikut naik. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan manajerial, akses pasar, hingga daya saing produk. Banyak pelaku usaha dinilai masih berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem yang kuat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM melalui berbagai pelatihan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

“Teknologi harus kita gunakan untuk menutup kekurangan, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing,” ungkap Gubernur.

Ia juga menyoroti potensi sektor pariwisata sebagai pasar strategis bagi produk UMKM. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai sekitar 25 juta orang dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp50 triliun.

“Jangan sampai belanja wisatawan justru didominasi produk luar. Kita ingin produk UMKM lokal menjadi pilihan utama,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis PNM Kindaris menjelaskan bahwa kegiatan PKU Akbar mengusung tema “AI untuk UMKM, Lebih Efisien dan Lebih Untung”. Program ini dirancang untuk mendorong pelaku usaha agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Menurutnya, PNM tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan melalui tiga aspek utama, yakni modal finansial, intelektual, dan sosial.

“Selama lima tahun terakhir, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp346 triliun kepada lebih dari 22 juta nasabah di seluruh Indonesia,” ucap Kindaris.

Di Lampung sendiri, PNM mencatat memiliki sekitar 466.000 nasabah aktif dengan total pembiayaan mencapai Rp17,8 triliun dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun 2026, PNM menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp3 triliun serta pelaksanaan ribuan pelatihan bagi puluhan ribu nasabah.

Kindaris menambahkan, pemanfaatan teknologi seperti AI dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi usaha, mulai dari pencatatan keuangan hingga strategi pemasaran.

“Dengan teknologi, UMKM bisa meningkatkan produktivitas, memahami pasar, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, Pemprov Lampung bersama PNM berharap dapat menciptakan pelaku UMKM yang lebih adaptif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Mln/*)