Gubernur Mirza: Peningkatan Kesadaran Hukum Bagian Penting dalam Pembangunan Daerah

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Provinsi Lampung ditetapkan sebagai provinsi percontohan (pilot project) pelaksanaan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya melalui peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa dan kelurahan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik penunjukan tersebut saat mengikuti Rapat Rencana Kegiatan Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum di Provinsi Lampung secara virtual, Selasa (10/11/2026).

Menurut Gubernur Mirza, peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Kepastian hukum, menjadi prasyarat utama untuk membangun kepercayaan masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kesadaran hukum harus terus kita gelorakan di tengah masyarakat dalam upaya membangun Provinsi Lampung. Kepastian hukum merupakan prasyarat utama tumbuhnya kepercayaan masyarakat, terutama dalam perekonomian daerah,” ungkap Gubernur Mirza.

Ia menjelaskan, pemerataan pemahaman dan penegakan hukum menjadi bagian dari upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Gubernur Mirza juga menyoroti peran Linmas sebagai salah satu infrastruktur sosial yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Menurutnya, keberadaan Linmas tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum warga.

Berdasarkan data, kondisi ASLINMAS di Provinsi Lampung terdata: 74.326 orang, yang terdiri dari Satlinmas: 36.789 orang, Simpatisan/aktivis: 35.527 orang, Lainnya: 2.010 orang

Pada tingkatan nasional kategori Satlinmas dan Satgas linmas, Provinsi Lampung menempati peringkat kelima secara nasional dengan 38.703 personel, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Gubernur Mirza berharap pemerintah kabupaten dan kota terus meningkatkan jumlah serta kualitas keanggotaan Linmas. Sejumlah daerah dengan capaian keanggotaan tertinggi di Lampung di antaranya Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, dan Kota Metro.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza mengatakan program Masdarkum akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas anggota Linmas dalam memahami persoalan hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, Linmas diharapkan mampu menjadi penggerak peningkatan kesadaran hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Provinsi Lampung patut berbangga karena terpilih menjadi provinsi pertama yang melaksanakan kegiatan Masdarkum. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran hukum anggota Linmas sehingga pemerataan pemahaman serta keadilan hukum dapat semakin baik, terutama di wilayah perdesaan,” jelasnya.

Selain peningkatan kesadaran hukum, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Satlinmas juga berpotensi dilibatkan dalam sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut antara lain Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), pendampingan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta fasilitasi akses permodalan untuk memperkuat perekonomian desa.

Ia berharap program tersebut dapat diintegrasikan dengan program pinjaman tanpa bunga melalui Bank Lampung sehingga keberadaan Satlinmas turut memberikan kontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Satlinmas harus hadir di desa dan menjadi penggerak ekonomi, selain menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketertiban, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, mengatakan program Masdarkum merupakan model baru yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, dengan Provinsi Lampung sebagai lokasi percontohan.

Danang menjelaskan, program tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesadaran serta ketaatan hukum, pemahaman terhadap gejala sosial dan deteksi dini, serta pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, program ini menjadi pendekatan baru bagi aparat penegak hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap gejala sosial serta mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini sebuah model yang akan kita coba bangun dan pertama kali di Indonesia di Lampung. Selain pendekatan sebagai aparat penegak hukum dan melakukan deteksi dini terhadap gejala sosial di masyarakat, kami juga mendukung pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” terang Danang.

Rapat tersebut turut diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, kepala kejaksaan negeri dan Kasi intelijen se- Provinsi Lampung. (Mln/*)