Kolaborasi Pemkab dan Kejari Pesawaran Launching Program AJB

CAHYAMEDIA (PESAWARAN) – Bupati Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, melaunching program Andan Jejama BUMDes (AJB) di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon.

Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian mengatakan, hari ini adalah tonggak sejarah baru bagi penguatan ekonomi linier di tingkat desa. Program AJB ini merupakan buah dari komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang luar biasa antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Kejari Pesawaran.

“Kolaborasi ini hadir dengan visi yang sangat mulia, mewujudkan masyarakat yang produktif demi mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa, serta mendorong BUMDes yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi di era modern saat ini,” ungkap Bupati Nanda, Senin (16/11/2026).

Dirinya berharap, AJB ini dijadikan sebagai wadah yang inklusif, membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung dan memasarkan komoditas lokal hasil karya dan tani masyarakat sekitar. Sehingga nilai manfaat dari program ini dapat dirasakan masyarakat.

“Kita ingin sebuah ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan, BUMDes berkembang, dan masyarakat sebagai pilar utamanya adalah pihak yang harus paling mendapatkan keuntungan serta kesejahteraan dari adanya program ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejari Pesawaran Umi Kalsum mengatakan, BUMDes memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian desa, mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

“Namun, potensi tersebut harus didukung dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha yang baik. Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelas Umi Kalsum.

Pada kesempatan ini juga Kejari mengatakan, Kejaksaan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui fungsi pencegahan, penerangan hukum, serta pendampingan hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ada beberapa hal yang harus diingat oleh pengurus BUMDes, pertama penguatan tata kelola BUMDes, kedua pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, ketiga pencegahan penyimpangan, keempat pengembangan potensi usaha desa, kelima membangun budaya sadar hukum,” tuturnya.

“Kita perlu membangun paradigma bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, ABPEDNAS, pengelola BUMDes, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan BUMDes di desanya masing-masing,” terangnya. (Bi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *