Pemprov Lampung Dorong Birokrasi Transparan dan Bebas Korupsi

CAHYAMEDIA (YOGYAKARTA) — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dalam Seminar Perempuan Anti Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian PPPA di Gedung Pracimosono, Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 serta menuju Peringatan Hari Ibu ke-97.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan, Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. “Pemprov Lampung berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara, bukan hanya lembaga hukum. Jihan juga mengajak para perempuan di lingkungan pemerintahan untuk menjadi teladan integritas dan berani menolak setiap bentuk penyimpangan. “Dengan integritas, kita dapat menjadi motor perubahan dan memastikan pelayanan publik berjalan bersih serta berkeadilan,” tambahnya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran strategis menjaga nilai moral publik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang berintegritas. Ia menekankan bahwa Hakordia dan Hari Ibu memiliki semangat perjuangan yang sama, yakni keberanian moral dan komitmen perbaikan bangsa. “Perempuan bukan hanya madrasah pertama bagi generasi bangsa, tetapi juga penjaga nilai integritas dalam kehidupan publik,” ujarnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai peran perempuan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap kegiatan ini memberi dampak nyata ketika para peserta kembali ke instansi masing-masing. “Perempuan telah banyak menunjukkan inovasi dalam mendukung pemerintahan yang bersih,” katanya.

Seminar ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta para penyelenggara negara perempuan dari berbagai instansi. (Maulana/Adpim)