Pemprov Lampung Terus Memperkuat Program Ketahanan Pangan

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat program ketahanan pangan untuk menjaga ketersediaan beras dan meningkatkan produksi padi hingga 2026. Berbagai program dari pusat hingga daerah dinilai menjadi faktor utama naiknya produksi padi di Lampung dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyebut produksi padi Lampung pada 2025 tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sekitar 2,79 juta ton pada 2024, produksi naik menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau bertambah sekitar 408 ribu ton.

“Dengan kenaikan yang cukup tinggi itu, pada 2026 kami menargetkan produksi padi Lampung kembali meningkat menjadi 3,3 juta ton,” ungkap Elvira di Bandarlampung, Jumat (16/1/2026).

Saat ini, Pemprov Lampung tengah memperkuat sejumlah program ketahanan pangan yang digulirkan Kementerian Pertanian dan didukung pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut. Salah satunya melalui program optimasi lahan dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, terutama pemenuhan kebutuhan air sesuai kondisi lahan pertanian.

Selain itu, pemerintah pusat juga menjalankan program cetak sawah seluas 1.408 hektare di Lampung. Dukungan lainnya diberikan melalui bantuan benih yang dapat diusulkan ke Kementerian Pertanian, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Di tingkat kabupaten dan kecamatan sudah ada unit pelayanan jasa alsintan dan brigade alsintan. Ditambah lagi dengan keterlibatan petani muda yang tergabung dalam brigade pangan,” terangnya.

Berbagai upaya tersebut dinilai mampu menjaga stok pangan daerah tetap aman. Pemerintah memastikan ketersediaan beras di Lampung masih sangat mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.

Pemerintah juga mengimbau para petani untuk tetap bersemangat meningkatkan luas tanam guna menjaga ketahanan pangan, khususnya komoditas padi. Dari sisi harga, pemerintah menjamin harga gabah melalui harga acuan pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan Bulog berperan dalam penyerapan hasil panen. (Mln/*)