Penyaluran Lebih Tepat Sasaran, Pemprov Lampung Dorong Digitalisasi Bansos

CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan mengandalkan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih cepat serta menjangkau masyarakat sesuai kriteria penerima.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/11/2026).

Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital perlu didukung data kependudukan yang valid. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam proses verifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.

Menurutnya, data kependudukan yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan terhubung dengan aplikasi digital dapat dimanfaatkan untuk membantu proses verifikasi secara lebih cepat dan tepat.

“Salah satu upaya yang dikembangkan adalah digitalisasi bantuan sosial dengan dukungan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan layanan tersebut. Melalui IKD, verifikasi identitas masyarakat diharapkan semakin mudah ketika mengakses layanan pemerintah.

Selain itu, tersedia fitur IKD Plus yang dapat dimanfaatkan petugas untuk membantu masyarakat mengetahui informasi mengenai kelayakan penerimaan bantuan sosial. Proses verifikasi juga disebut dapat didukung fitur pengenalan wajah atau *face recognition* melalui foto swafoto di aplikasi IKD.

Kemudian ia menegaskan, penerapan digitalisasi bantuan sosial harus disertai pemutakhiran data kependudukan, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi.

Karena itu, perangkat daerah terkait diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan sosialisasi, dan memberikan pendampingan agar masyarakat memahami manfaat layanan digital.

Lalu ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memeriksa serta memperbarui data kependudukan keluarga masing-masing dan membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi pelayanan publik di Lampung sekaligus memperkuat ketepatan proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. (Mln/*)