Senja yang Gaduh di Panggung Digital

Oleh: Majid Lintang *)

DI republik yang makin riuh oleh notifikasi, usia ternyata tak selalu identik dengan kebijaksanaan. Kasus yang melibatkan Amien Rais beberapa hari terakhir menjadi pengingat getir: panggung digital tak mengenal kata “pensiun”, bahkan bagi mereka yang pernah duduk di kursi terhormat sejarah.

Alih-alih menjadi peneduh di tengah suhu politik yang kerap meninggi, Amien justru terseret—atau menyeret dirinya sendiri—ke dalam pusaran narasi yang problematik. Tuduhan yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, lengkap dengan seret-seretan nama di lingkar kekuasaan seperti Teddy Indra Wijaya, memperlihatkan satu gejala klasik era digital: kaburnya batas antara kritik dan insinuasi.

Di titik ini, persoalannya bukan semata benar atau salahnya isi tuduhan—itu wilayah pembuktian hukum. Yang lebih mengkhawatirkan adalah gaya berpolitik yang kian mengandalkan sensasi personal ketimbang argumentasi substantif. Kritik, dalam tradisi demokrasi yang sehat, berdiri di atas data, logika, dan niat memperbaiki. Ketika ia berubah menjadi serangan personal, publik kehilangan pegangan untuk memilah mana kepentingan bersama, mana sekadar letupan ego.

Respons pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menyinggung kemungkinan jerat hukum UU ITE menambah lapisan lain dalam cerita ini. Negara, tentu saja, berkepentingan menjaga marwah institusi. Namun, di saat yang sama, penggunaan instrumen hukum terhadap ujaran—betapapun problematik—selalu menyimpan dilema: antara penegakan hukum dan potensi pembatasan ruang ekspresi.

Penghapusan konten oleh Amien Rais kemudian memunculkan tafsir ganda. Apakah itu bentuk refleksi, atau sekadar respons pragmatis terhadap ancaman hukum? Di era jejak digital yang nyaris abadi, menghapus unggahan sering kali bukan akhir, melainkan awal dari pemeriksaan publik yang lebih intens.

Di sinilah publik berada di persimpangan yang tak nyaman. Di satu sisi, ada kejenuhan terhadap politik yang dipenuhi gosip dan insinuasi. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa setiap ekspresi yang dianggap “melampaui batas” akan berujung kriminalisasi. Demokrasi, pada akhirnya, diuji bukan saat semua suara seragam, melainkan ketika ia mampu mengelola kebisingan tanpa kehilangan akal sehat.

Kasus ini seharusnya menjadi cermin—bukan hanya bagi seorang Amien Rais, tetapi juga bagi seluruh elite politik. Bahwa di usia berapa pun, tanggung jawab moral atas kata-kata tak pernah luruh. Dan bagi negara, ini adalah ujian lain: mampukah ia menegakkan hukum tanpa tergelincir menjadi alat pembungkam?

Senja, idealnya, adalah waktu untuk meredakan. Namun di panggung digital hari ini, bahkan senja pun bisa menjadi terlalu gaduh.***

*) Wartawan Senior “Lampung Post” yang tinggal di Kalimantan.