Bupati Pringsewu Audiensi Langsung dengan Menteri Sosial RI, Perjuangkan Penambahan Kuota PBI JK APBN

CAHYAMEDIA (JAKARTA) – Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas melakukan audiensi langsung dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf dalam rangka memperjuangkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu, Kamis (21/5/2026).

Audiensi tersebut berlangsung di Kementerian Sosial Republik Indonesia dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh akses jaminan kesehatan yang layak melalui program BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pringsewu diterima langsung oleh Menteri Sosial RI beserta jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan usulan penambahan kuota PBI JK APBN bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–5 dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengusulkan penambahan kuota sebanyak 57.512 jiwa agar masyarakat kurang mampu yang belum tercover jaminan kesehatan dapat segera memperoleh perlindungan melalui program PBI JK APBN.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan bahwa langkah audiensi langsung ke Kementerian Sosial RI merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dapat memberikan penambahan kuota PBI JK APBN bagi masyarakat Pringsewu yang belum memiliki jaminan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih optimal,” ujar Riyanto Pamungkas.

Dalam audiensi tersebut, Kementerian Sosial RI juga memberikan ruang dan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Suasana diskusi berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan sosial nasional.

Selain itu, Kementerian Sosial RI menyambut baik langkah aktif Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang secara langsung hadir untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di bidang jaminan kesehatan.

Menurut Bupati Riyanto Pamungkas, kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap usulan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat yang masuk dalam DTSEN desil 1–5 dan belum memiliki jaminan kesehatan dapat segera memperoleh perlindungan melalui program PBI JK APBN. (Tab)